POLITIK DAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI

            Kajian fenomena komunikasi pada umumnya didominasi oleh analisis sosial dan kultural. Analisis politik termasuk ke dalam analisis sosial terhadap fenomena komunikasi. Elemen yang paling penting dalam proses komunikasi politik adalah batas pemikiran antara komunikasi dan demokrasi. Ramlan Surbakti dalam Nunung Prajarto (2004), komunikasi politik merupakan proses penyampaian informasi politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Hal ini berangkat dari premis bahwa komunikasi hanyalah alat untuk menyampaikan informasi politik.

        Kehidupan bernegara dan bermasyarakat terus berkembang dan mengangkut berbagai perubahan. Perubahan yang menonjol adalah perbedaan tujuan komunikasi politik yang disampaikan pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, pengertian komunikasi politik perlu dielaborasi menjadi kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh individu, komunitas, dan lembaga untuk mengatur perbuatan manusia dalam usaha mewujudkan kebaikan bersama dalam sebuah negara atau pemerintahan.

           Kebijakan komunikasi berbeda dengan komunikasi politik. Kebijakan komunikasi dirumuskan oleh parlemen. Kebijakan komunikasi merupakan studi mengenai keputusan dan tindakan yang dilakukan pemerintah yang berkaitan dengan komunikasi. Terdapat dua cara untuk menganalisis kebijakan publik, yaitu positive policy analysis dan normative analysis. Cara pertama lebih tertuju kepada proses kebijakan bekerja. Cara kedua, lebih tertuju kepada penilaian tentang apa yang seharusnya ada dalam kebijakan.

          Pembuatan Kebijakan Publik oleh pemerintah mengikuti proses pembuatan kebijakan publik yang umum, yaitu mulai dari identifikasi, formulasi, implementasi, dan kontrol. Umpan balik dalam setiap langkah diperlukan karena proses ini merupakan siklus. Pada tahap identifikasi biasanya dimulai dengan pengumpulan isu. Jika isu yang terkumpul sesuai dengan realitas, maka ada harapan bahwa kebijakan komunikasi yang kelak terbentuk, dapat merespon persoalan yang riil dihadapi masyarakat. Perumusan kebijakan komunikasi, berangkat dari sistem komunikasi yang berlaku di sebuah negara. Jika sistem komunikasi yang dianut mendorong terciptanya masyarakat informasi, maka konteks perumusan kebijakan komunikasi adalah masyarakat informasi. Kebijakan komunikasi harus menjamin semua pembentukan masyarakat informasi terakomodasi olehnya, serta dapat mengantisipasi perubahan sosial dalam rumusannya.

           Ada beberapa perspektif hubungan negara dan masyarakat, yaitu negara tidak netral dengan dirinya sendiri dan sering kali bahwa kepentingannya sangat berkoinsidensi. Oleh karena itu, negara selain mencerminkan formasi sosial yang ada, juga sekaligus mereproduksinya. Kemudian sistem dan formasi sosial yang ada di Indonesia bersifat kapitalistik, meskipun negara periferal atau pinggiran, maka sifat negara menjadi dependen dan tidak otonom apabila berhadapan dengan kekuatan dan kepentingan kapitalis internasional atau sistem kapitalis itu sendiri.

      Dari beberapa perspektif hubungan negara dan masyarakat yang dapat dikaitkan dengan pers bahwa terdapat dua catatan yang perlu dikemukakan sebagai konsekuensi dari penempatan pers dalam konteks hubungan negara dan masyarakat. Pertama, pers dilihat sebagai mediasi dari berbagai kekuatan sosial, ekonomi, dan politik yang berinteraksi. Dalam hal ini pers digunakan untuk melihat sebuah dinamika yang terjadi antara hubungan negara dan kekuatan-kekuatan politik masyarakat. Kedua, pers juga sebagai salah satu bagian kekuatan sosial-politik dari berbagai kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Pers menempatkan diri sebagai kekuatan sosial-politik masyarakat dan tidak menutup kemungkinan bahwa pers menjadi salah satu kekuatan negara.

         Jika menyematkan pers sebagai mediasi dalam konteks dinamika hubungan negara dan masyarakat, maka ada dua proposisi utama yang menempati dua kutub yang saling bertentangan dalam melihat isi dan orientasi pers. Proposisi pertama, jika negara menempati posisi dominasi, berarti masyarakat dalam posisi sub-ordinasi, maka pers lebih cenderung berorientasi ke negara. Proposisi kedua, jika masyarakat pada posisi mendominasi, berarti negara dalam posisi sub-ordinasi, maka pers lebih berorientasi pada masyarakat.

Kebijakan komunikasi ini membahas mengenai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan juga berkaitan dengan lilu komunikasi dan menganalisisnya serta menyimpulkan mengenai kebijakan tersebut. Ada dua cara yang biasanya dipergunakan untuk menganalisis sebuah kebijakan publik. Kedua cara tersebut adalah positive policy analysis dan satu lagi adalah normative analysis. Positive policy analysis merupakan proses analisis yang berfokus kepada bagaimana implementasi dari kebijakan publik tersebut. Sementara cara analisis yang kedua adalah normative analysis ini lebih berfokus kepada apa yang kurang dan harus ditambahkan dari kebijakan publik tersebut.

          Cara pembuatan kebijakan komunikasi sama dengan membuat kebijakan publik pada umumnya. Proses-proses yang terjadi dalam proses pembuatan ini adalah identifikasi, formulasi, implementasi, dan kontrol. Proses identifikasi adalah sebuah proses dimana pemerintah mengumpulkan isu-isu yang beredar karena pembuatan kebijakan ditujukan untuk memecahkan permasalahan atau persoalan yang ada di masyarakat. Setelah isu-isu mengenai permasalahan yang ada di masyarakat terkumpul lalu dicarilah pemecahan permasalahan yang paling tepat dan efektif. Proses memilih pemecahan masalah ini disebut dengan tahap formulasi. Setelah tahap formulasi selesai maka kebijakan-kebijakan yang sudah disepakati bersama oleh pemerintah akan di implementasikan kepada masyarakat. Jika kebijakan tersebut telah di implementasikan kepada masyarakat maka pemerintah akan melakukan kontrol. Proses kontrol ini merupakan proses menilai apakah kebijakan yang sudah di implementasikan ini dapat menjadi pemecahan masalah yang ada di masyarakat atau tidak.

Daftar Pustaka

Abrar, A.N. (2004). ”Memberi Perspektif pada Ilmu Komunikasi” dalam Nanang Prajarto (Editor), Komunikasi, Negara dan Masyarakat, FISIPOL UGM Yogyakarta.

Abar, A.Z.Kisah Pers Indonesia 1966-1974, Bab I (hlm. 21-44)

Author : 

Nada Nusa Parenta

Gabriela Arnetta Ng

Albertus Agung Fandy Salama